Perdagangan Orang Musuh Segala Bangsa (Bagian 4)

Catatan Penutup

ASEAN adalah pangsa pasar besar bagi raksasa ekonomi Asia, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Indonesia negara terbesar dari 11 negara anggota ASEAN, sehingga punya posisi tawar tinggi berperan dalam pentas politik dunia. Tetapi, ironisnya,Indonesia malah jadi korban terbesar sindikat perdagangan orang. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika PMI masuk ke negara lain secara ilegal. Hal itu otomatis membuat posisi tawar mereka menjadi lemah sehingga mereka bisa diperlakukan dengan kejam. Karena itu, dibutuhkan langkah ASEAN hingga dunia untuk mencegah TPPO sebagai sebuah kejahatan transnasional dengan panduan teknis dan konkret. Dari mulai perekrutan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan orang yang terancam atau dipaksa menyetujui migrasi dan bekerja. Penguatan literasi digital sangat membantu untuk membantu mengurangi potensi pemalsuan dokumen paspor. Sebab, terkadang pemohon memberikan keterangan tidak benar, semisal terkait usia dan identitas lainnya.

Di antara negara-negara ASEAN,Indonesia sebagai negara kepulauan, 62 persen wilayah Indonesia adalah laut seyogianya dapat  memainkan peran penting dalam politik dan ekonomi regional. Dengan garis pantai sepanjang 99.083 kilometer, Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Sayangnya, potensi besar kelautan kita bukannya meningkatkan kehidupan nelayan di desa-desa pesisir justru menjadi jalan tikus perdagangan orang (TPPO). Di sisi lain, ditemukan pekerja kapal ikan lintas negara di perairan kita termasuk yang paling rentan diseksploitasi dan kerja paksa di sektor maritim yang mendorong ke tubir perbudakan. Lemahnya penegakan hukum di lepas pantai diyakini memberi angin kepada perilaku buruk perdagangan orang semakin menggila.  Bahkan,sampai-sampai perdagangan orang di negeri ini tidak dapat diteropong dan dikendalikan negara, sehingga memunculkan pertanyaan, apakah penegak hukum dalam hal ini,malah memanen rezeki dengan berlindung pada rambu-rambu aturan yang ada,tak sekadar main sandiwara?  

Tidak bisa dimungkiri Indonesia membutuhkan devisa dari aktivitas PMI. Namun, tidak ada pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif tanpa pengakuan dan perlindungan hak-hak pekerja migran. Di Indonesia pada tahun 2022, pekerja migran mengirimkan total Rp 159 triliun. Nilai itu hampir sama setara dengan pemerintah dari sektor minyak dan gas bumi.  Meski demikian, hal tersebut tidak boleh mengendurkan pengawasan. Aturan dan tindakan tegas harus ditegakkan dan berbagai sanksi lainnya untuk setiap pelanggaran. Kita perlu melakukan transformasi diri “memahami alam dan lingkungan sosial” ini agar mampu menjadi penakluk ketamakan serta terhindar dari budak nafsu duniawi.

Problem utama anggota ASEAN adalah sebagian anggota masih negara miskin. Di Indonesia, warganya yang rentan miskin lebih dari 26 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan catatan Bank Dunia, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Indonesia 2020 turun menjadi 3.870 dollar AS. Sebelumnya sudah mencapai 4.050 dollar AS tahun 2019. Data Credit Suisse Global Wealth Databook 2019 menunjukkan 10 persen orang terkaya Indonedia menguasai 74,1 persen kekayaan nasional. Per 1 Juli 2021 Bank Dunia menurunkan Indonesia dari negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income country) menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income country) Artinya, diantara mereka yang dulu miskin kini menjadi melarat. Indonesia mendapat tantangan berat untuk dapat masuk kelompok negeri maju berpenghasilan tinggi, jika tidak menciptakan terobosan implementatif. Salah satu kunci keluar dari peringkat menengah bawah adalah keberpihakan kepada rakyat banyak melalui pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dengan mengurangi keperkasaan oligarki. 

Jika Indonesia masih bergulat dengan kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, pemberantasan perdagangan orang menjadi tantangan yang sangat berat untuk dapat diwujudkan. Terdorong oleh keinginan yang egois, aparat bandel yang rakus yang terlibat perdagangan orang, berupa pungutan liar, dan setoran ilegal lainnya, sungguh paradoks, dimana keserakahan membuncah di tengah kemelaratan rakyatnya. Meskipun perdagangan orang musuh segala bangsa, ternyata urusan perut pengaruhnya lebih kuat dari baik dan buruk, pantas dan tidak pantas melakukan perdagangan orang dari sudut pandang agama dalam menjalani hidup ini. Ketamakan merupakan kejahatan di atas penderitaan rakyat. Agar ketamakan sebagai akar kejahatan tidak terus menggila, semestinya agama tampil sebagai agama pencerahan.

Agama memang  tidak boleh menyingkirkan ilmu pengetahuan dan penegakan hukum. Berharap pada kebangkitan pengetahuan atas budaya ilmiah, science is culture untuk menjawab berbagai keluhan dan problematika perdagangan orang yang cukup rumit. Untuk merealisasikan mimpi Indonesia Emas 2045, SDM Indonesia tak boleh hanya sebagai subyek, tetapi lebih dari itu, mereka harus diakui eksistensinya sebagai insan yang memiliki jiwa, memiliki rasa, dan memiliki karsa. Peradaban dan keadaban masyarakat Indonesia harus dijaga karena menjadi aset bangsa bermartabat yang menghadirkan ajaran belas kasih kepada sesama dalam tindakan kemanusiaan (compassion in action). TPPO tidak boleh hanya sebatas jargon semata tanpa eksekusi.Artinya, kejahatan perdagangan orang harus diberantas tuntas dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, nama Tuhan di permuliakan. (Selesai)