Keterkaitan Kemiskinan Antara Persoalan Ekonomi Dan Politik (Bagian 3)

Pendidikan Mewujudkan Negara Sejahtera

Kehadiran Data Tunggal dan Konsolidasi Anggaran

Kehadiran data tunggal dan konsolodasi anggaran akan membuat kinerja pemerintah fokus dan terarah pencapaiannya.

Pakar manajemen acap berujar, “If you fail to plan, you are planning to fail”. Apabila kita gagal dalam perencanaan sesungguhnya kita sedang merencanakan kegagalan. Perencanaan yang baik harus terukur, dan dapat dievaluasi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 terdapat sejumlah target penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan hingga 2029.Mulai dari menaikkan akurasi bantuan sosial (bansos) menjadi 70 persen hingga menurunkan tingkat kemiskinan di kisaran 4,5-5 persen.

Pertanyaannya, bagaimana pengentasan rakyat ini tepat sasaran jika tidak berbasis data yang akurat dan terintegrasi antar Kementerian/ Lembaga? Pasalnya, data-data kemiskinan berbeda-beda, tergantung Kementerian/ Lembaga yang membuatnya. Oleh karenanya, perlu kehadiran data tunggal kemiskinan sebagai rujukan untuk melihat karakteristik orang miskin.

Misalnya, apabila orang miskin itu masih dalam usiab produktif, berarti sasaran programnya akan diarahkan untuk membantu orang itu mendapat pekerjaan agar memperoleh pendapatan. Jika karakteristik orang miskin memang sudah pensiunan atau tidak mampu lagi bekerja karena sudah tua, boleh diberikan bansos. Perbaikan pendataan juga bisa digunakan untuk mengintervensi ke kantong-kantong kemiskinan di Indonesia, sehingga masyarakat yang berhak mendapat bantuan dapat merasakannya.

Begitu juga dengan program pemerintah terhadao ketahanan pangan, dan makan bergizi gratis telah siap bergulir tahun 2025. Jika bergulir tepat sasaran efek penggandanya dapat menjadi bantalan perekonomian dan mendongkrak daya beli masyarakat.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Rp 139,4 triliun. Anggaran yang difokuskan  untuk swasembada pangan itu tersebar di beberapa Kementerian/ Lembaga. Sedangkan untuk program bergizi gratis pemerintah juga sudah menggarkan Rp 71 triliun. Pada tahun pertama, program itu menyasar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah dab ibu hamil. Hingga 2029 sasarannya ditargetkan mencapai 82,9 juta orang.

Pekerjaan rumah pemerintah ke depan cukup banyak dan menantang terutama perbaikan atas  data tunggal dan konsolidasi anggaran. Tujuannya tak lain, agar semua pengentasan kemiskinan terlaksana berbasiskan data serta tersinkronisasi dengan lapangan kerja pantas mendapat prioritas.

Terlebih lapangan kerja belum optimal, dengan tingkat inflasi yang belum stabil sekarang ini, juga akses pendidikan hingga kesehatan. 

Gelontoran bantuan sosial (bansos) pun dinilai berbagai kalangan tak cukup karena kebijakan terpenting untuk penanggulangan kemiskinan adalah pemenuhan hak atas tanah dan hak atas pekerjaan yang layak. (Tamat).