GTRA Summit 2022, Presiden Jokowi Tegaskan Sengketa Lahan Tidak Boleh Ada Lagi

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (9/6/2022).

“GTRA Summit 2022 saya nyatakan resmi dibuka”, ujar Presiden Joko Widodo yang diikuti dengan pemukulan gong.

Tampak hadir mendampingi Presiden Joko Widodo ketika memukul gong, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Bupati Wakatobi Haliana.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menegaskan pentingnya sertifikat tanah. Dengan kepemilikan sertifikat tidak ada lagi persoalan terkait tumpang tindih pemanfaatan lahan.

“Tidak boleh ada lagi sengketa lahan, karena setiap saya ke daerah, selalu saja ada persoalan sengketa tanah, sengketa lahan,” ujar Presiden Joko Widodo.

Seruan tersebut secara tegas disampaikan Presiden Joko Widodo, sebab persoalan sengketa tanah atau lahan dapat mengakibatkan kekhawatiran pada investasi. Ia juga mengingatkan bahwa dari 126 juta yang seharusnya memiliki sertifikat, pada tahun 2015 masih sekitar 46 juta yang memiliki sertifikat.

“Artinya, 80 juta warga kita menempati lahan tetapi tidak memiliki hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat”, ujar Presiden.

Presiden berharap ke depan pemerintah daerah kabupaten/ kota, provinsi dan pusat dapat bekerja secara terintegrasi, sehingga persoalan sertifikat dapat teratasi. “Tidak boleh ada lagi yang namanya ego sektoral,” tegas Kepala Negara.

GTRA diharapkan dapat memadukan seluruh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan tujuan yang sama menyelesaikan masalah sengketa lahan yang ada di masyarakat. Presiden menegaskan bahwa dampak sosial dan ekonomi dari sengketa lahan bisa melebar apabila tidak diselesaikan.

Presiden Joko Widodo juga menginformasikan kepada masyarakat yang telah memegang sertifikat, dapat menjadikannya sebagai jaminan mengakses permodalan ke bank atau lembaga keuangan.

Turut mendampingi Kepala Negara dan Ibu Negara dalam kegiatan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.