Jokowi Heran Kenapa Impor Senjata dan Sepatu Masih Tinggi Padahal Negara Sudah Bikin
admin
- 3 minutes read
Presiden Jokowi heran impor senjata dan sepatu di Indonesia masih tinggi. Padahal katanya, RI sudah memproduksi dua produk tersebut.
Presiden Jokowi heran impor senjata dan sepatu di Indonesia masih tinggi. Padahal katanya, RI sudah memproduksi dua produk tersebut.
“Jangan sampai ini saya minta di Kemenhan, di Polri. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata,” ujarnya dalam pembukaan P3DN 2023, Rabu (15/3).
Jokowi menyatakan impor sebenarnya tak apa dilakukan asal pabrik atau industri di dalam negeri belum bisa membuatnya.
“Kalau yang canggih-canggih silakan (impor). Kalau mau beli pesawat tempur karena kita memang belum bisa (produksi). Tapi kalau senjata, peluru kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?,” imbuhnya.
Yang membuat Jokowi lebih kaget lagi yaitu pembelian produk impor tersebut menggunakan uang negara atau APBN. Padahal, uang APBN harusnya digunakan untuk membeli produk dalam negeri agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Apalagi, APBN berasal dari penerimaan pajak yang dipungut dari rakyat, dividen dari BUMN, sampai royalti dari industri dalam negeri. Dana yang dikumpulkan dengan sulit dan tidak mudah, namun begitu terkumpul justru digunakan untuk membeli produk impor.
“Saya awal-awal kaget, saya buka, banyak sekali pembelian produk-produk impor kita, padahal sumbernya pembelian itu uang APBN. Inilah yang ingin kita luruskan,” jelasnya.
Oleh karenanya, Jokowi menekankan mulai saat ini kementerian/lembaga sampai pemerintah daerah harus kembali disiplin untuk membeli produk dalam negeri. Kebijakan ini bukan hanya dilakukan di Indonesia.
Ia mengatakan bahkan AS sejak 2023 ini memprioritaskan untuk membeli produk dalam negeri pada belanja pemerintahnya.
“Ke depan saya kira kuncinya adalah kedisiplinan implementasi, kedisiplinan dalam merealisasikan,” kata Jokowi.
Lanjutnya, saat ini sudah ada 3,4 juta produk dalam negeri yang masuk e-katalog. Namun, ia menekankan jangan sampai produk tersebut hanya masuk katalog tapi tidak dibeli.
“Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota, kabupaten, semuanya tengok itu e-katalog, beli. Percuma kita collect untuk dimasukkan ke e-katalog kalau hanya ditonton, tidak dibeli, untuk apa?,” pungkasnya.
