Perkawinan Dini, Ledakan Penduduk Dan Krisis Bumi (Bagian VII)

Demokrasi Adalah Sistem Pemerintahan Paling Bijaksana.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan negara yang paling bijaksana dan paling aman yang pernah ditemukan manusia, karena demokrasi merefleksikan paradoks manusia. Di satu sisi demokrasi menjunjung tinggi martabat manusia citra Allah, dan oleh karena itu demokrasi menolak pemerintahan negara tanpa persetujuan dari rakyat. Tetapi di sisi lain demokrasi menyadari kecenderungan manusia berbuat buruk akibat dari kejatuhannya ke dalam dosa, dan oleh karena itu demokrasi menolak pemberian seluruh kekuasaan negara ke dalam tangan satu atau beberapa orang saja.

Demokrasi menuntut dengan tegas pembagian kekuasaan negara, untuk melindungi manusia dari kecongkakan dan kebodohan mereka sendiri. Reinhold Niebuhr secara ringkas merumuskannya sebagai berikut: Kemampuan manusia berpikir dan berbuat adil, membuat demokrasi menjadi mungkin, dan kecenderungan manusia untuk berpikir dan bertindak tidak adil, membuat demokrasi menjadi keharusan.  Demokrasi memperlihatkan pandangan alkitabiah, terutama dengan konsep manusia citra Allah. Hal ini bisa dimengerti, karena persemaian demokrasi bertempat di Eropa yang Kristiani pada masa pasca Reformasi. Samuel P. Huntington dalam bukunya Gelombang Demokratisasi Ketiga menyatakan terdapat suatu korelasi yang kuat antara Protestantisme dengan demokrasi.                 

Bagi Indonesia dan bagi banyak negara lainnya, demokrasi adalah pilihan, oleh karena demokrasi adalah tatanan kenegaraan yang paling sesuai dengan martabat manusia. Demokrasi mengakui bahwa manusia dilahirkan merdeka dengan martabat dan hak yang sama; tatanan pemerintahan yang lain tidak mengakui kesetaraan manusia, bahkan dengan jelas menyatakan bahwa martabat manusia itu berbeda-beda. Ada manusia dengan martabat “tuan” dan ada masyarakat biasa. Aristokrasi menganggap yang layak memerintah adalah para bangsawan, dan yang lainnya harus patuh dan taat. Monarki absolut meyakini  kebenaran bahwa raja dan keturunannya yang mendapat “tugas” memerintah, dan masyarakat luas harus mematuhinya. Otokrasi adalah pemerintahan satu orang kuat, yang biasanya harus bertindak kejam kepada orang-orang yang mengkritiknya. Seorang otokrat memperlakukan orang yang berbeda pendapat sebagai musuh yang harus dibungkam,  dipenjarakan atau dibunuh. Seorang otokrat tidak membedakan kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, karena semua kepentingan  menjadi  kepentingan pribadi. Oligarki adalah pemerintahan oleh sedikit elite politik, yang seringkali mengadakan kerjasama dengan elite lainnya, elite bisnis atau bahkan elite agama. (Bersambung)